Buntut penembakan pekerja di Nduga, 2.000 orang mengungsi ke Wamena, Papua

BBC World – Sekitar dua ribu warga dari sejumlah distrik di Kabupaten Nduga, Papua, mengungsi ke Kabupaten Wamena karena khawatir menjadi korban kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) dengan aparat keamanan.

Sekretaris Eksekutif dari Yayasan Teratai Hati Papua yang mendampingi pengungsi, Ence Geong, menyebut para pengungsi itu berasal dari Distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri, dan Mbulmu Yalma. Sebanyak 610 di antaranya merupakan pelajar.

Ence berkata, para pengungsi berdatangan sejak 4 Desember 2018 atau persis setelah diberlakukan operasi militer pasca insiden pembunuhan terhadap karyawan PT Istaka Karya.

“Pengungsi itu ada yang orang tua bersama anak mereka, tapi ada juga anaknya saja sedangkan orang tuanya masih bersembunyi di hutan. Karena tidak ada jaminan (mengungsi) ke Wamena untuk bertahan hidup,” ujar Ence Geong kepada BBC News Indonesia, Jumat (01/03).

“Sehingga mereka memilih bertahan hidup di hutan supaya dekat dengan sumber makanan, kebun mereka sendiri,” sambungnya.

Para pengungsi, kata Ence, kini tinggal di rumah-rumah sanak keluarga mereka tapi kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi. Dalam catatannya sepanjang Januari hingga Februari, empat orang meninggal dunia karena sakit.

“Sekarang sudah masuk bulan ketiga mengungsi dan kebutuhan dasar seperti makan dan minum paling sengsara. Pengakuan anak-anak itu, ada yang makan sehari sekali, ada yang dua hari sekali, sampai ada yang pingsan saat belajar,” jelas Ence.

Khusus untuk anak-anak pengungsi, kata Ence, pihaknya telah mendirikan sekolah darurat yang terbuat dari bangunan semi permanen di halaman gereja. Total ada 13 ruangan dipakai untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Proses belajar, baru dimulai pada akhir Januari.

papua
Image captionRatusan anak dari Kabupaten Nduga, Papua, mengungsi ke Wamena untuk menghindari kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNPB.

“Kalau guru tidak ada masalah, banyak.”

Namun demikian, anak-anak masih mengalami trauma jika melihat tentara berseragam lantaran saat operasi militer awal Desember lalu, dua siswa SMP dilaporkan terkena tembakan aparat.

“Ketika sekolah didatangi tentara, anak-anak lari. Jadi ya kita membatasi aparat berseragam tidak boleh masuk ke komplek sekolah.”

Operasi militer tanpa batas waktu

Kontak senjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egainus Kogoya dan aparat di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, kembali terjadi pada Selasa (26/02).

Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, mengatakan serangan yang dipimpin Egianus Kogoya mengenai personel TNI-Polri. Tapi ia belum mengetahui berapa jumlah aparat yang terluka. Sementara dari pihaknya, klaim Sebby, tidak ada yang menjadi korban.

“Serangan TPNPB tidak pernah berhenti, selalu terjadi kapan saja, di mana saja di wilayah perang,” ujar Sebby Sambom kepada BBC News Indonesia, Jumat (01/03).

“Kami curigai TNI-Polri tak akui anggota jadi kena tembak, supaya anggotanya tidak ketakutan ke sana. Meski Indonesia punya kekuatan militer tapi tidak mungkin melawan kami. Kami tahu medan,” sambungnya.

Sebby berkata, pihaknya tidak akan melakukan gencatan senjata meski masyarakat setempat mengungsi karena ketakutan. Menurutnya, resiko tersebut harus terjadi demi memperoleh hak kemerdekaan.

“Masalah Papua bukan urusan TNI-Polri, tapi urusan politik hak penentuan nasib sendiri. Kami punya hak untuk merdeka, oleh karena itu urusan kami dengan presiden RI,” tukasnya.

“Karena Indonesia kepala batu, tidak mau kasih kemerdekaan bagi Papua Barat.”

Pemerintah Indonesia menyatakan Papua merupakan bagian sah dari wilayah Indonesia, dan sejak 2002 telah menerapkan kebijakan otonomi khusus untuk meredam tuntutan pemisahan diri dari Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah juga menggenjot pembangunan infrastruktur untuk memajukan perekonomian di provinsi itu.

Kapendam XVII/Cendrawasih, Muhammad Aidi, menyebut kontak senjata terjadi di dekat pos penjagaan Polri sehingga ia belum bisa memastikan apakah ada anggota polisi yang terkena tembakan atau tidak.

papua
Image captionSejumlah orang berdemo di Denpasar, Bali, mendesak adanya penentuan nasib sendiri terhadap rakyat Papua.

“Anggota kami di pos bilang terdengar tembakan dua kali lalu eskavator milik PT Istaka Karya dibakar. Tapi eskavator itu sudah lama rusak dan memang tidak dijaga,” ujar Muhammad Aidi kepada BBC News Indonesia.

Kendati demikian, ia mengklaim kondisi di Nduga sudah kembali aman dan sejumlah warga yang sempat mengungsi ke hutan sudah kembali ke rumah.

Lebih jauh ia menyebut, TNI-Polri akan terus melakukan operasi militer tanpa batas waktu dan akan menangkap seluruh anggota TPNPB pimpinan Egianus Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Hingga kini belum ada satupun yang berhasil ditangkap atas kasus pembunuhan karyawan PT Istaka Karya.

“Sampai sekarang kita belum intensif untuk pengejaran tapi melakukan pengamanan, karena kita fokus terhadap perlindungan warga dan pengungsi,” katanya.

Menurutnya, kondisi kelompok TPNPB sudah terjepit karena kekurangan logistik makanan. Apalagi hampir seluruh kampung di Kabupaten Nduga, sudah dikuasai TNI.

“Kita identifikasi kondisi mereka saat ini terjepit karena semua kampung sudah diduduki oleh aparat keamanan.”

‘Tak bisa bedakan warga dan anggota TPNPB’

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem, meminta pemerintah pusat turun tangan dengan menarik seluruh aparat keamanan dari kampung-kampung di Kabupaten Nduga. Dengan begitu, ribuan warga yang mengungsi bisa kembali ke rumah.

Dari pantauannya ke Distrik Mapenduma, seluruh penduduknya mengungsi ke Wamena.

“Kalau TNI dan OPM masih terus perang, mereka bisa jadi korban. Dua pihak itu kan pegang senjata. Jadi dikatakan ‘kami bisa terjebak menjadi korban’,” ujar Theo Hasegem kepada BBC News Indonesia.

“Kalau mereka sudah mundur, tidak perang, kami baru akan masuk (pulang ke kampung). Selagi masih ada TNI, kami tidak akan.”

Kata Theo, masyarakat terpaksa mengungsi karena khawatir jadi korban salah tembak sebab aparat sulit membedakan anggota TPNPB dengan warga setempat.

“Susahnya masyarakat di sana itu, TNI tidak bisa bedakan siapa itu TPNPB, masyarakat sama semua. Ini bisa memakan korban.”

West Papuan Refugees Living In PNG Receive Education Scholarships

Twenty West Papuan refugees were awarded education scholarships through the Caritas PNG Humanitarian aid programme in partnership with Don Bosco Technical School.

The recipients were the first to receive the support when the scholarship was launched at a seminar on Friday at the Catholic Bishops Conference in Port Moresby.
The scholarships will allow these students to attend short courses that run for four months annually giving them the opportunity to attain a basic certificate in computing, administration, electronics and motor mechanics at Don Bosco Technical School (DBTS), Gabutu.

DBTS deputy principal for technical affairs Kenneth Gonzales said the programme was special as it gave the opportunity to disadvantaged young men and women who had left their homeland to come and live in Papua New Guinea.

Gonzales said the mission’s theme for the year was “They welcomed angels” which the scholarship depicted.

“In keeping with the theme we are happy to welcome the West Papuan refugees and offer them the possibility of being educated at DBTS, Gabutu,” he said.
“The programme will develop their skills, and most importantly help them find a job.”

The seminar’s facilitator and Catholic Bishop Conference of PNG and Solomon Islands secretary for development Marie Mondu emphasised the need for empowerment and a sense of purpose for refugees.

Mondu said refugees in PNG needed help, particularly those from West Papua.

She said the programme would provide them with the necessary tools and opportunity to rebuild their lives.

A representative from 9-Mile West Papua community, Hans Wonsiwor, said the scholarship meant a great deal to his people.

“I’m proud of the partnership between Caritas PNG and DBTS and thank them for providing this wonderful scholarship programme to assist the West Papuan community,” he said. “My presence here today is to express my gratitude toward the programme.”

Scholarship awardee Thomas Wangai, who would study metal fabrication and welding at DBTS, was grateful for the opportunity.

Wangai said he had faced hardship in education and the scholarship was appreciated.

“I am honoured to receive this scholarship,” he said.

“I faced many negative situations but I never lost faith, I am grateful to God that he has heard my prayer.” The National

Source: https://edu.pngfacts.com

115 Pengungsi Papua Jadi Warga Negara Papua Nugini

Jayapura, Jubi – 115 orang Papua Barat (Provinsi Papua, Indonesia), terutama dari bagian utara, telah menjadi warga Papua Nugini atau Papua New Guinea (PNG).

Mereka ada di antara 195 orang yang diterima sebagai warga negara Papua Nugini pekan lalu, juga termasuk 64 warga ganda dan 16 warga naturalisasi, demikian menurut Otoritas Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan (PNG).

Menteri yang bertanggung jawab untuk imigrasi dan keamanan perbatasan, Petrus Thomas mengatakan aplikasi yang diterima menunjukkan proses otoritas dan cara yang tepat waktu adalah buah dari kerja keras yang dilakukan.

“Angka ini menunjukkan kepercayaan yang dimiliki klien kami dan masyarakat dalam integritas dan transparansi proses kami,” kata Petrus.

“Saya bangga bahwa proses ini telah dimulai dengan sukses dan Otoritas Layanan Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan PNG sekarang menerima lebih banyak aplikasi untuk kewarganegaraan daripada sebelumnya,”

lanjut Petrus.

Petrus mengatakan bahwa secara global, pengakuan migrasi merupakan proses penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial jika dikelola dengan baik untuk kepentingan negara. Proses tersebut menyambut baik “kohesi sosial dan pertumbuhan di semua sektor” yang disumbangkan oleh warga baru.

“Proses kewarganegaraan ganda adalah salah satu inisiatif yang sangat penting. Kita harus membuat warga negara kita yang sekarang berada di luar untuk berhubungan kembali ke negara asal tanpa kehilangan kewarganegaraan dari negara tempat mereka tinggal dan memungkinkan mereka yang ingin tetap menjadi warga negara PNG, ”

katanya.

“Papua Nugini bukan lagi sebuah pulau tersendiri. Kami multi-etnis dan multi-rasial . Dan proses ini mengakui keragaman yang sudah kami miliki,” katanya.

Sebuah upacara kewarganegaraan yang diadakan minggu lalu, dimana 41 penghargaan diberikan adalah yang ketiga kalinya untuk kewarganegaraan ganda dan yang keempat untuk naturalisasi di mana empat upacara dilakukan untuk orang Papua Barat di Lae, Madang, Vanimo dan Wewak.

Selama upacara, Petrus mengingatkan pada para penerima kewarganegaraan bahwa sebagai warga PNG mereka memiliki kewajiban terhadap negara.

“Anda harus menghormati hukum negara ini dan setia. Negara ini telah memberi banyak hal dan ini saatnya untuk memberikan yang terbaik,” katanya seraya menambahkan bahwa para penerima kewarganegaraan sudah menjadi orang PNG dan upacara yang dilakukan hanyalah proses untuk memformalkan hal itu. (Post Courier)

TABLOIDJUBI.COM

West Papua refugees share their stories at Lithgow forum

West Papuan refugees Bas Fairio and Sonny Karubaba shared their stories with members of the community at the Lithgow and District Workmen’s Club on Saturday, December 8.

Event organiser, Lithgow RN and West Papuan human rights advocate Anthony Craig, said he hoped their stories would encourage people to learn more about the plight of West Papuan refugees and to advocate for change.

Mr Craig, who has visited West Papuan refugee camps in Papua New Guinea and has been to West Papua itself, said people often hear about the conditions of camps on Nauru, but not about these camps and conditions he called “appalling”. 

“Think about the cubby houses your kids put together in the backyard, made of bits and pieces, makeshift,” he said.

“That’s the kind of homes they are living in.”

Read more

The camps and their residents are always vulnerable to being shifted, while the long-term future of the camps is uncertain.

Mr Fairio and Mr Karubaba now have Papua New Guinea citizenship, which allows them to travel to Australia, but they still live in a refugee camp. 

Mr Fairio said he was “amazed and rejoiced” to be standing in Lithgow and able to speak to Australian communities.

He said he had lived in PNG for four decades after fleeing from his home country and violence from Indonesian armed forces.

“I have a duty to talk to Pacific people, so they are able to know, to be with us and support us,” he said.

“We believe freedom can come, it happened for East Timor.”

Mr Karubaba grew up in camps in PNG and described conditions in which 53 families shared a single area of ground “the size of this club”, in which power only operated from 7pm-11.30pm.

“It is so crowded, so noisy in the camps, it is hard [for children] to study,” he said.

“To get a job as a refugee is quite difficult.”

He said a large percentage of refugees in PNG were employed informally, taking up work when and where they could to support their families.

Mr Karubaba said he welcomed the sight of the West Papuan Morning Star flag being displayed at the event on Saturday. The flag is banned from being flown in West Papua.

Also in the news: Lithgow councillor slams Department of Premier and Cabinet response

Flag of West Papua flies outside Lithgow Council | Photos

The Morning Star flag of West Papua was hoisted alongside its Australian and Australian Aboriginal counterparts outside the Lithgow City Council offices on Friday, December 1.

Lithgow resident Anthony Craig decided to make the stand to bring attention to what he has previously described as the “slow-motion genocide” of the people of West Papua.

Mr Craig is also the current leader of the Free West Papua Party of Australia.+11 Flag of West Papua flies outside Lithgow Council | PhotosPictures: HOSEA LUY

Free West Papua supporters fly the Morning Star on December 1 each year to commemorate when the flag was first raised in 1961.

It was hoped this occasion would introduce independence for West Papua with the withdrawal of the Dutch colonial administration the following year.

However West Papua came under the occupation of Indonesia soon after and continues to be considered an Indonesian colony.

Today the flag is a symbol of the island’s fight for independence from Indonesia. Raising the Morning Star in West Papua can result in 15 years in prison.

Read more:

A pamphlet distributed by the Free West Papua Party said, “For the last fifty years the people of West Papua have suffered under an Indonesian military occupation which has stolen their resources, their freedom and their dignity… Over 500,000 civilians have been killed.”

Mr Craig was joined by West Papuan Patianus Kogoya, who now lives in Bundaberg, and Hazelbrook’s Roger Bowen.

Together the three men erected a mobile flag pole on the back of a ute parked outside the council offices.

The Morning Star flag was hoisted and flew high and proud for around 20 minutes before pole was deconstructed.

They then drove to Bathurst to do the same at the bridge of flags on the Great Western Highway at midday.

Source: https://www.lithgowmercury.com.au/

Anthony Craig and his fellow Free West Papua supporters also raised the Morning Star flag in Bathurst. Picture: SUPPLIED

Pengungsi Asal Sudan Di Pulau Manus Terima Penghargaan HAM Di Swiss

Koresponden PNG Natalie WhitingPosted 14 February 2019 at 9:04 pm

Abdul Aziz Muhama telah bersikap kritis mengenai apa yang dia sebut sebagai kondisi 'kejam dan tidak manusiawi' di Pulau Manus. (AP: Martial Trezzini)
Abdul Aziz Muhama telah bersikap kritis mengenai apa yang dia sebut sebagai kondisi ‘kejam dan tidak manusiawi’ di Pulau Manus. (AP: Martial Trezzini)

Seorang pengungsi asal Sudan telah diterbangkan dari Pulau Manus menuju Jenewa untuk menerima penghargaan hak asasi manusia bergengsi.

Abdul Aziz Muhamat dianugerahi Penghargaan Martin Ennals untuk Pembela Hak Asasi Manusia pada sebuah acara penyerahan penghargaan tersebut di Swiss.

Pemain berusia 25 tahun itu meneteskan air mata dan mengucapkan “terima kasih banyak” kepada orang banyak saat dia diberikan penghargaan.

“Tidak mudah hidup dipenjara di tempat di mana semua jari menunjuk pada Anda sebagai penjahat dan semua kata yang Anda dengar dari orang-orang di sekitar Anda adalah bahwa Anda telah melakukan kesalahan, [bertanya-tanya pada diri sendiri] mengapa Anda datang ke negara ini dan Anda layak berada di pusat penahanan,”

katanya saat pidato penerimaannya.

“Saya terpaksa mengambil jalan ini untuk berdiri dan memperjuangkan hak semua orang di Pulau Manus.”

Abdul Aziz Muhamat melarikan diri dari perang di Sudan ketika masih remaja dan mencoba mencapai daratan Australia dengan kapal sebelum akhirnya dikirim ke Pulau Manus pada tahun 2013.

Sejak tiba di pulau itu, ia telah terang-terangan berbicara tentang apa yang ia sebut sebagai kondisi “kejam dan tidak manusiawi” saat dalam penahanan.

“Di negara saya, orang akan disiksa secara fisik, dan Anda tahu diri Anda akan mati,” katanya kepada orang banyak.

“Tapi [penahanan di Pulau Manus] adalah itu salah satu elemen terburuk yang kita saksikan hari ini bahwa orang-orang telah disiksa secara mental, atau psikologis.

“Itu akan menyertai kamu dan itu akan mempengaruhi kamu dalam kehidupan sehari-hari kamu.”

Ia mendedikasikan penghargaan ini untuk para pengungsi dan pencari suaka di seluruh dunia.

Suara untuk pengungsi di Manus

Penghargaan Martin Ennals untuk Pembela Hak Asasi Manusia dinilai oleh 10 organisasi hak asasi manusia terkemuka dan bertujuan untuk menghormati “individu yang telah menunjukkan komitmen luar biasa terhadap upaya-upaya promosi dan perlindungan hak asasi manusia, terlepas dari risiko yang dihadapinya”.

Panel juri mengatakan penghargaan itu mengakui bahwa Muhamat adalah salah satu suara publik utama di pulau Manus dan secara teratur berbicara kepada media, termasuk mengirim 4.000 pesan suara ke podcast pemenang penghargaan, The Messenger.

“Pemuda ini baru berusia 20 tahun ketika dia pertama kali tiba di pulau Manus,” kata Dick Oosting, ketua Yayasan Martin Ennals.

“Sejak itu, dia tidak pernah berhenti menyuarakan pendapatnya bagi mereka yang telah kehilangan hak-hak dasar mereka bersamanya.

“Dia menunjukkan keuletan dan keberanian yang luar biasa, selalu menentang dengan damai bahkan setelah seorang petugas polisi menembak kakinya.”

Dia juga dipuji karena bekerja dengan organisasi hak asasi manusia dan pengungsi internasional.

Fasilitas transit pengungsi di Lorengau Haus Timur dan Barat
Fasilitas akomodasi bagi pengungsi di Lorengau di Pulau Manus. (Supplied: Federal Government)

Menginap terbatas di luar negeri

Berdasarkan informasi yang diperoleh ABC, Abdul Aziz Muhamat bepergian ke Jenewa dengan dokumen perjalanan PBB dan Pemerintah Swiss memberinya visa untuk kunjungannya tersebut.

Dokumen perjalanan pengungsi berfungsi seperti paspor tetapi lebih terbatas.

Ketika menerima penghargaan itu, dia mengatakan dirinya akan kembali ke Pulau Manus.

“Saya hanya akan berada di sini selama dua minggu dan saya masih akan kembali ke Manus,” katanya.

“Orang-orang menunggu saya untuk membagikan penghargaan ini dengan mereka dan memberi tahu mereka bahwa komunitas internasional mengakui keberadaan kita, atau ketahanan, perjuangan kita.”

Pada 2016, Mahkamah Agung Papua Nugini memutuskan penahanan Australia atas pencari suaka di Pulau Manus adalah ilegal dan pusat tersebut ditutup pada tahun berikutnya.

Abdul Aziz Muhamat dan sebagian besar lelaki yang tinggal di Pulau Manus sekarang tinggal di tiga fasilitas akomodasi di kota utama, Lorengau.

Sementara mereka dapat bergerak di sekitar pulau di siang hari, akomodasi masih dijaga dan jam malam diberlakukan.

Beberapa pengungsi sedang dipertimbangkan untuk pemukiman kembali di Amerika Serikat dan yang lainnya telah diberitahu bahwa mereka harus tinggal di Papua Nugini.

  • Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.
  • Berita ini bersumber dari sini

Komnas HAM dan UNHCR Sepakat Kerja Sama Lindungi Pengungsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) sepakat meneruskan kerja sama meningkatkan advokasi dan perlindungan terhadap HAM pengungsi dan pihak lain yang berada di bawah mandat UNHCR di Indonesia.

Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang diawali pada tanggal 28 Juli 2015 untuk kerja sama periode 2015-2018, kemudian berlanjut dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 2019-2022 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (5/7).

“Tercatat tren arus pengungsi dan pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia setiap tahun meningkat, terutama pengungsi Rohingnya dan Bangladesh,” tutur Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Taufan menuturkan bahwa Indonesia sebenarnya bukan merupakan negara tujuan para pengungsi. Mereka tidak bermaksud tinggal dan menetap di Indonesia, tetapi kondisi tertentu menyebabkan pengungsi berada di Indonesia.

Komnas HAM dalam perspektif HAM menyoroti masalah utama para pengungsi dan pencari suaka, yakni pembatasan pergerakan, hak-hak anak dan perempuan, khususnya ibu hamil, hak memperoleh keadilan, hak atas informasi, serta perlindungan dari segala kerentanan.

Meskipun sudah memiliki peraturan terkait penanganan pengungsi dari luar negeri melalui Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967. Untuk itu, Komnas HAM memandang penting kerja sama dengan UNHCR untuk penanganan isu pengungsi, pencari suaka, dan orang tanpa kewarganegaraan.

Sejumlah kegiatan bersama antara Komnas HAM dan UNHCR untuk peningkatan upaya perlindungan terhadap pengungsi sebelumnya telah dilakukan, di antaranya pelatihan pemantauan detensi imigrasi serta pemantauan bersama di Rudenim Medan dan Rudenim Bali.

Resettlement in PNG was never a viable option

WATNA MORI. https://www.lowyinstitute.org/

When funding stops for the Manus Island refugees, so does the ability to care.

In mid-2015 I was approached to work as a claims assistance provider at the Manus Regional Processing Centre. Initially, I was hesitant because I did not want to be part of an arrangement I believed was morally, if not legally, reprehensible. The processing of asylum seekers was of concern enough, but that the Australian and Papua New Guinea governments actually agreed that resettlement of those found to be refugees was possible in PNG was astounding.

I remember my prospective employer asking me during our early meetings what I thought would happen at the end of processing. I told her of my experience with seven West Papuan asylum seekers in 2013 who had raised the Morning Star flag in West Papua with the support of Australia activists. Raising the Morning Star is a crime in Indonesia, and the seven young men (one was a child) were pursued by the Indonesian military as a result. They fled West Papua by trekking into PNG, where they spent less than 48 hours, before making it to the Torres Strait islands by boat.

The men handed themselves over to the Australian authorities on arrival and were subsequently sent to Port Moresby by aircraft. In PNG, they were given a week within which to either make an asylum claim or face deportation to Indonesia.

Australia stated that its actions were determined by a 2003 memorandum of understanding with PNG relating to migration, refugees, irregular migration, and people smuggling. That MOU allowed for irregular arrivals to be sent back to PNG if they transited in that country for more than seven days. When it was put to the then Australian Minister for Immigration, Scott Morrison, that the young men were in PNG for less than seven days, he responded that in this case, PNG had granted a concession.

Much effort and government funds were spent by both Australia and PNG to ensure that the seven West Papuans made their asylum claims in PNG and were not deported; however, the West Papuans refused to make asylum claims in PNG, and were flown by private charter to the remote East Awin refugee camp in PNG’s Western Province.

Of course, once the young men got there, they realised there was no camp supervision, limited facilities, and no accessible administrative or legal processes. It must have dawned on them that if they chose to leave the camp and go to other parts of PNG, or beyond, none would be the wiser, including PNG Immigration.

These young men are no longer in East Awin, and were never processed further by PNG Immigration. As is commonly the case in PNG, once the funding and heat behind the issue disappeared, so too did the ability to care. Australia, meanwhile, distanced itself from the men once they became PNG’s problem.

I told my prospective employer that this was what I imagined would happen to the Manus Island refugees. Aside from the obvious social and cultural difficulties of resettlement in PNG, Australia would need to fund resettlement indefinitely for it to work, or to at least be prioritised by the PNG Government. Three years on, it seems that I was not far off the mark.

Very few refugees on Manus Island have been “successfully” resettled; most remain absolutely dependent on the accommodation and stipend provided by the PNG and Australian immigration departments. Additionally, Australia and PNG have previously taken out several contracts with specialist resettlement agencies, and have now contracted Applus+ Velosi JDA Wokman, a job recruitment agency, to take over resettlement.

It has been at least three years since the costly resettlement program began, yet there has been limited success, and success in the future, for most refugees, seems unlikely. A few have done what the West Papuans did, disappearing into PNG communities, but unlike the Melanesian West Papuans, the Manus Island refugees are physically and culturally distinguishable by Papua New Guineans and can be easily traced when the funds and impetus dictate.

As in the case of the West Papuans, when the Australian funding and heat stops, PNG Immigration will be unable to do much for the Manus Island refugees. But it will be significantly more difficult for the Manus Island refugees to integrate on their own, without government support, than it was for the West Papuans.

Resettlement in PNG is never going to work for the majority of refugees, and exceptions are not the rule. The US has shown it is not willing to take many refugees. The PNG Government would be wise to exercise its sovereignty and accept New Zealand’s offer to resettle Manus Island refugees, or to at least allow for an innovative resettlement program that creates pathways for resettlement outside PNG in cooperating countries.

Local nurse organises conference on West Papua

Lithgow resident and local nurse Anthony Craig has organised a series of speakers to present at Lithgow Workmen’s Club on an issue close to his heart. 

Three speakers, including Walkley-award winning journalist Mark Davis, will take the stage at a forum on West Papua on Saturday, February 3. 

The speakers will be addressing the conflict and human rights abuses in the territory since control of the west side of New Guinea was transferred to Indonesia in 1963.

Mr Craig, the president of the Free West Papua Papua Party in Australia, said he first became aware of the plight of the indigenous people of West Papua while working as a volunteer nurse in East Timor (Timor Leste), which was also occupied by Indonesia. 

In 2015 Mr Craig visited refugee camps in Port Moresby, Papua New Guinea, made up of West Papuan refugees fleeing their homeland.

“I am just a registered nurse who has done my own research into West Papua and I’m pushing the issue,” he said.

Patianus Kogoya, Roger Bowen and Lithgow's Anthony Craig raised the Morning Star flag of West Papua at the Lithgow City Council last year. Raising the flag in West Papua can result in imprisonment. Picture: HOSEA LUY
 Patianus Kogoya, Roger Bowen and Lithgow’s Anthony Craig raised the Morning Star flag of West Papua at the Lithgow City Council last year. Raising the flag in West Papua can result in imprisonment. Picture: HOSEA LUY

report released by Amnesty International last year said Amnesty International continues to receive credible reports “of unlawful killings and unnecessary or excessive use of force and firearms by the police and military personnel during peaceful pro-independence protests and gatherings” in West Papua.

“It’s of interest to Lithgow residents because they are tax payers and Australia gives Indonesia aid, when the local community knows we need that money at home,” Mr Craig said.

The West Papua Forum takes place at 10am-4.45pm on Saturday, February 3 at the Lithgow Workmen’s Club.

Human rights activist Sister Susan Connelly will speak on East Timor and West Papua. 

ACTIVIST: Josephite Sister Connelly is a human rights and refugee campaigner. Picture: SUPPLIED, Catholic Leader.
 ACTIVIST: Josephite Sister Connelly is a human rights and refugee campaigner. Picture: SUPPLIED, Catholic Leader.

Journalist Mark Davis will talk about the documentary he produced for SBS Dateline ‘West Papua’s New Dawn?’ entering the region after a 10 year media blackout

Tamara Sloper Harding OAM, an ex Australian naval officer, will speak about the high school she is trying to set up in East Timor.

Registration is required to attend, $10 admission. The event is a fundraiser for veteran charity ‘Solider On Australia’.

To register email freewestpapualithgowaustralia@gmail.com

Read more:Flag of West Papua flights outside Lithgow Council

Source: https://www.lithgowmercury.com.au/

Pengungsi West Papua di PNG diminta ajukan status kewarganegaraan

Port Moresby, Jubi – Pengungsi West Papua di Papua Nugini (PNG) didorong oleh para pejabat negeri itu untuk mendaftarkan status kewarganegaraannya.

Minggu lalu Otoritas Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi PNG mengajak seluruh rakyat West Papua yang tinggal di wilayah kepulauan Nugini untuk membangun kontak.

Saat ini disebutkan sebagai tahap terakhir dalam proyek mendaftarkan dan memformalkan status seluruh pengungsi West Papua di PNG yang telah berlangsung hamper tiga tahun ini.

Diperkirakan terdapat 10,000 pengungsi tinggal di PNG, yang sebagian besar dari mereka melarikan diri dari Indonesia dalam eksodus massal pada tahun 1984.

Banyak diantara para pengungsi hidup di wilayah-wilayah pelosok PNG seperti Provinsi Bagian Barat, provinsi serapan yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari proyeknya untuk mendata dan mendaftarkan para pengungsi tersebur, Otoritas telah melakukan pendataan di wilayah Momase dan Bagian Selatan.

Hingga saat ini, sebanyak lebih dari seribu rakyat West Papua telah diberikan kewarganegaraan PNG.

Otoritas tersebut saat ini sedang mencoba mendaftarkan sebanyak mungkin orang West Papua yang ada di wilayah Kepulauan itu, yang termasuk provinsi Manus dimana para pengungsi telah tinggal selama lebih dari empat puluh tahun.

Menurut juru bicara dari Otoritas, saat para pengungsi melakukan kontak untuk registrasi, mereka bisa mendapatkan langsung kewarganegaraan.

Sebelum tahun 2014, biaya bagi orang West Papua yang meminta kewarganegaraan PNG sebesar 10,000 kina, namun pemerintah sejak saat itu telah menetapkan pembebasan biaya bagi kelompok masyarakat ini.

Status kewarganegaraan memungkinkan para pengungsi memiliki hak penuh dan akses terhadap layanan public seperti halnya penduduk PNG lainnya.(*)

Design a site like this with WordPress.com
Get started